Malili – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, Rabu (11/6/2025).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh ranperda yang diajukan. Pandangan fraksi PAN dibacakan oleh Firman Udding, Politisi Partai PKS.
Tiga ranperda yang terkait pemerintahan desa, yakni Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai langkah penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
“Fraksi PAN mendukung sepenuhnya ranperda ini karena bertujuan menciptakan tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujar Firman Udding.
Terkait Ranperda Inovasi Daerah, PAN menilai regulasi tersebut sebagai instrumen strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yang saat ini masih berada pada angka 3,01.
Sementara untuk Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, Fraksi PAN mendorong agar Pemerintah Daerah melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam proses pembangunan daerah.
“Kami berharap RPJMD ini mampu mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan,” tambah Firman.
Secara umum, Fraksi PAN menilai kelima ranperda tersebut merupakan pijakan awal bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bermartabat. Fraksi ini optimis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mampu merealisasikan visi daerah yang lebih maju dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030.
