Luwu Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak dimulai pada tanggal 2 Januari 2025. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan kesiapannya mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Kabinet Merah Putih. Namun, pelaksanaan program ini masih terganjal belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, memastikan kesiapan anggaran daerah untuk menyukseskan program MBG. “Kami sudah siapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Namun, sampai sekarang mekanisme pelaksanaan masih belum jelas karena juknisnya belum diterbitkan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Luwu Timur, Darmawan, yang menegaskan pentingnya panduan teknis agar program berjalan efektif. “Program ini sangat strategis untuk meningkatkan gizi anak-anak, tetapi tanpa juknis, kami sulit menentukan langkah teknis, termasuk distribusi, pelaksanaan di sekolah, dan pengawasan,” ungkapnya.
Harapan dan Tantangan Program MBG
Dari Diskusi Tematik yang digelar APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan Forum Bakti secara daring pada Senin, 23 Desember 2024 yang dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai daerah, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menekankan bahwa program MBG bukan hanya soal meningkatkan gizi anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi lokal, terutama di desa-desa. “Kolaborasi dan perencanaan yang matang antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan program ini,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Hendriwan, menguraikan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah daerah diharapkan dapat menyokong implementasi program ini. Dari total alokasi APBN sebesar Rp71 triliun, kontribusi daerah melalui APBD berbasis Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp23,77 triliun. Pemerintah kota, misalnya, menyumbang sekitar Rp5,64 triliun atau 23,73% dari total kontribusi daerah. Namun, Hendriwan mengakui bahwa jadwal pelaksanaan program ini belum sepenuhnya sinkron dengan proses penyusunan APBD di daerah.
“Kami paham bahwa belanja daerah harus mengikuti aturan yang ada. Untuk itu, juknis yang rinci dan sinkronisasi jadwal sangat diperlukan agar program ini bisa berjalan lancar,” ujar Hendriwan.
Dikutip dari kompas.com, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, optimistis bahwa program MBG akan menjadi motor penggerak transformasi sistem pangan nasional berbasis kearifan lokal. Dalam Simposium Pangan Nasional di Jakarta pada 25 November 2024, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini akan dimulai di 932 titik pada Januari 2025 dan diperluas menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan potensi ekonomi lokal. Untuk itu, dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, sangat kami harapkan,” tegas Dadan.
Namun, ia juga mengakui bahwa tantangan pelaksanaan program ini cukup kompleks, meliputi penyediaan pangan berkualitas, infrastruktur distribusi, pengelolaan rantai pasok, mitigasi risiko, hingga pengelolaan limbah makanan. “Kerja kolaborasi dan inovasi menjadi solusi utama untuk menghadapi berbagai kendala ini,” tambahnya.
Kesiapan Luwu Timur
Dengan semua tantangan tersebut, Kabupaten Luwu Timur tetap menunjukkan komitmennya. Pemerintah daerah berharap juknis segera diterbitkan agar dapat menindaklanjuti alokasi anggaran yang sudah disiapkan.
“Kami optimis dapat menjalankan program ini sesuai target. Kami hanya perlu kejelasan aturan dari pusat agar dapat segera melangkah,” pungkas Ramadhan.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan bahwa meski belum ada petunjuk teknisnya, mereka tetap berkomitmen memberikan yang terbaik demi kesehatan dan masa depan generasi muda.
