Infotren24 – Industri nikel Indonesia menghadapi guncangan besar setelah PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) berpotensi menghentikan operasionalnya. Hal ini terjadi setelah induk perusahaannya, Jiangsu Delong Nickel Industry Co Ltd dari China, mengalami kebangkrutan akibat ekspansi besar-besaran yang justru membawa kerugian finansial. Jika penutupan benar terjadi, ribuan pekerja dan pelaku UMKM di sekitar Morowali Utara akan terkena dampak serius.
Jiangsu Delong Nickel Industry Co Ltd didirikan oleh Dai Guofang pada 2010 dan berbasis di Kabupaten Xiangshui, Provinsi Jiangsu, China. Perusahaan ini awalnya dikenal sebagai pemain utama industri baja tahan karat terbesar ketiga di China, dengan kapasitas produksi mencapai 5 juta metrik ton baja di China dan 2,5 juta di Indonesia.
Pada puncak kejayaannya, Jiangsu Delong mencatatkan pendapatan fantastis sebesar 169,5 miliar yuan (setara US$23,4 miliar) pada 2022. Namun, ambisi besar untuk memperluas pengaruhnya ke Indonesia malah menjadi bumerang. Ekspansi agresif melalui usaha patungan dengan kepemilikan saham 48% di Indonesia, termasuk pendirian smelter PT GNI di Morowali Utara, terbukti membawa beban finansial berat.
Menurut laporan Reuters (2/8/2024), usaha patungan ini menyumbang kerugian bersih tahunan sekitar 1,8-2,2 miliar yuan. Ditambah dengan penurunan harga feronikel dan meningkatnya biaya operasional, Jiangsu Delong akhirnya berada di ambang kebangkrutan.
GNI di Ambang Penutupan, Nasib Ribuan Pekerja Tak Menentu
Mengutip laporan Bloomberg (21/2/2025), PT GNI telah memangkas produksi smelternya hingga level kritis dan bahkan berpotensi tutup total. Saat ini, perusahaan mengalami kesulitan membayar pemasok nikel lokal, menyebabkan pasokan bahan baku terhenti. Jika situasi ini terus berlanjut, pabrik pemurnian nikel yang diresmikan pada 2021 itu akan sepenuhnya menghentikan operasinya.
Dewan Penasihat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno, menilai penutupan PT GNI akan berdampak luas, tidak hanya bagi industri tetapi juga bagi perekonomian daerah.
“Keberadaan smelter telah menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang dan mendukung pertumbuhan UMKM di sekitarnya. Jika GNI benar-benar tutup, dampaknya akan sangat besar,” ujar Djoko seperti dilansir dari Kontan (23/2/2025).
Selain itu, penutupan ini juga berisiko menghambat program hilirisasi nikel yang sedang digencarkan pemerintah.
Pemerintah Buka Suara: Perusahaan Tak Bisa Kabur Begitu Saja
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memastikan pemerintah akan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan PT GNI.
“Setiap perusahaan pasti menghadapi tantangan. Kita akan lihat apakah ini murni persoalan bisnis atau ada faktor lain,” kata Yuliot di Gedung DPD RI, dikutip dari CNBC Indonesia (25/2/2025).
Ia juga menegaskan bahwa jika penutupan benar terjadi, PT GNI wajib memenuhi hak-hak karyawan dan tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya.
“Jika kegiatan usaha tutup, mereka tidak bisa kabur begitu saja tanpa menyelesaikan kewajibannya,” tegasnya.
Pemerintah juga berjanji untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Alternatif Smelter, Masih Adakah Harapan bagi Penambang?
Meski PT GNI terancam tutup, Djoko Widajatno menyebut Indonesia masih memiliki beberapa smelter nikel lainnya yang bisa menjadi alternatif bagi para penambang, seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, PT Halmahera Persada Lygend di Maluku Utara, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Konawe, Sulawesi Tenggara.
Namun, pengalihan pasokan bijih nikel ke smelter lain tetap memiliki tantangan tersendiri, seperti kapasitas produksi, biaya transportasi, dan kesesuaian spesifikasi bijih dengan kebutuhan smelter.
Dampak Besar bagi Ekonomi dan Tenaga Kerja
Penutupan PT GNI bukan sekadar isu bisnis, tetapi juga mengancam ribuan pekerja dan perekonomian daerah. Di sisi lain, kondisi ini menjadi peringatan bagi industri nikel Indonesia agar lebih hati-hati dalam ekspansi bisnis dan pengelolaan keuangan.
Apakah pemerintah mampu mencegah penutupan ini? Bagaimana nasib para pekerja dan pelaku UMKM di sekitar Morowali Utara? Hanya waktu yang bisa menjawab.
