Hilangnya lima unit ekskavator bantuan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Kabupaten Soppeng terus menuai kecaman. Meski alat berat tersebut sangat vital bagi pengelolaan lahan pertanian rawa lebak, hingga kini belum ada suara tegas dari DPRD. Ketua DPD LIDIK Pro Rakyat Nusantara, Suheri Sulle, menyebut sikap diam legislatif sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap nasib petani.
Program SERASI yang digagas pemerintah sebagai upaya optimalisasi lahan rawa lebak untuk pertanian di daerah, kini dihadapkan pada masalah serius. Lima unit ekskavator bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Soppeng sejak 2019 diketahui tak lagi jelas keberadaannya. Alat berat tersebut sebelumnya digunakan untuk menunjang pembukaan dan rehabilitasi lahan pertanian milik warga.
Di tengah sorotan media dan keresahan publik, DPRD Kabupaten Soppeng justru dinilai pasif. Tidak ada satu pun komisi terkait yang secara terbuka mempertanyakan masalah ini, apalagi memanggil dinas teknis untuk dimintai pertanggungjawaban.
Ketua DPD LIDIK Pro Rakyat Nusantara Kabupaten Soppeng, Suheri Sulle, menyesalkan sikap legislatif yang bungkam. Ia menilai DPRD seharusnya menjadi pihak pertama yang bersuara lantang ketika rakyat kecil dirugikan.
“Kalau soal kampanye, suara petani dicari mati-matian. Tapi saat petani menghadapi persoalan seperti ini, justru tidak berani mewakili rakyat dan berdiri di barisan depan,” tegas Suheri kepada Infotren24.com, Selasa (22/7/2025).
Ia menyebut “hilangnya” ekskavator ini bukan sekadar soal aset miliaran rupiah, melainkan potret buruknya pengawasan dan ketidakpedulian terhadap nasib petani.
“Fungsi pengawasan DPRD bukan hanya soal angka dalam dokumen APBD, tapi menyangkut realisasi manfaat di lapangan. Kalau alat bantuan pertanian bisa hilang dan tak ada yang mempersoalkannya, ini preseden buruk,” sambungnya.
Suheri mendesak DPRD segera memanggil instansi terkait dan mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas raibnya alat-alat tersebut.
“Petani jangan ditinggalkan saat hak-haknya terganggu. Dan DPRD harus tahu, diam mereka hari ini akan diingat rakyat di hari pemilu nanti,” pungkas Suheri.
Kasus ini telah menjadi perhatian berbagai media lokal maupun nasional. Namun hingga kini, belum terlihat gerakan konkret dari legislatif Kabupaten Soppeng untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
